Toleransi

Sebagai sebuah strategi..

Selamat malam teman-teman,kali ini saya akan membahas tentang Toleransi sebagai sebuah strategi, teman-teman jangan banyak bertanya dulu ya mengenai judul pembahasnya karna tenang saja nanti kita kupas sampai tuntas.

Sebelum kita masuk ke materi pembahasnya pertama saya ingin bertanya bagaimana kondisi tim nya ? masih dibangun kah ? biasa saja ? sudah mulai bisa berlari kah ? atau malah sedang banyak mengalami kesalahan/pelanggaran/kegagalan ?. membangun sebuah tim memang tidaklah mudah tidak bisa dilakukan dengan proses instan seperti membalikan telapak tangan, sekarang diberi pengarahan terus langsung ada perubahan belum tentu seperti itu, membangun tim butuh proses dan butuh strategi juga.

Biasanya ada teman-teman yang sedang memimpin sebuah tim kemudian mengeluh dan bertanya-tanya, kenapa ko belum ada perubahan ? kenapa ko anggota tim tidak berubah-berubah menjadi lebih baik ? kenapa ko mereka selalu salah ? apa saya yang tidak mampu memimpin atau mereka yang tidak bisa saya pimpin ? apakah saya harus cari profesi baru atau saya harus ganti anggota tim ?.. bener ga kira-kira pertanyaan seperti itu yang sering keluar disaat menghadapi masalah dengan tim yang teman-teman pimpin ?, kalau benar seperti itu mari kita kupas pembahasan pagi ini semoga dapat menjawab dan memberi sedikit pencerahan.

Kita berbica mengenai Toleransi sebagai sebuah strategi, pertama teman-teman harus ingat bahwa tolerasi disini adalah toleransi dalam bekerja bukan toleransi dalam hidup beragama atau toleransi dalam berbudaya di masyarakat, kemudian teman-teman harus paham pengertian tolerasi itu sendiri seperti dalam kamus bahasa Indonesia, definisi toleransi adalah “sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan); pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.” Namun dalam prakteknya tolerasi tidak boleh diberikan dengan begitu saja ke siapa saja, tentu kita harus mengetahui dulu batas kewajaran toleransi itu boleh diberikan atau tidak dan tujuan dari toleransi itu diberikan untuk apa, berbicara mengenai tujuan toleransi itu diberikan untuk apa disini saya akan membahas tujuan dari toleransi tersebut diberikan adalah sebagai sebuah strategi, strategi siapa ? tentunya strategi seorang pemimpin tim,. Baiklah kita mulai kupas pembahasan pagi ini sampai tuntas :

1.      Pertama teman-teman harus ingat bahwa seorang pemimpin tim harus seorang yang visioner, memiliki pandangan jauh kedepan, dia harus bisa melihat hasil dari apa yang ingin dia capai sebelum timnya melakukan proses.

2.      Kedua pemimpin tim harus memahami ilmu manajemen, seperti pada pembahasan kemarin namun dalam pembahasan kemarisn kita baru membahas fungsi manajemen sampai dengan fungsi yang ke tiga yaitu Menggerakan (Acctuating), nah sekarang kita akan membahas fungsi yang ke empat yaitu Pengendalian (Controling).

3.      Ketiga melanjuti dari poin ke dua bahwa kita akan membahas fungsi manajemen yang ke empat yaitu Pengendalian (Controling). Pengendalian (Controling) adalah fungsi terakhir dan fungsi penentu apakah segala sesuatu yang sudah direncanakan diawal bisa terealisasi seutuhnya atau tidak, segala sesatu yang direncakan diawal bisa dilakukan dengan baik dan benar atau tidak, karna tidak sedikit teman-teman yang mendapatkan kesulitas dalam menjalankan fungsi Pengendalian (Controling) ini, apalagi jika dihadapkan dengan permasalah dalam tim, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mungkin itu semua yang mengakibatkan teman-teman merasa keseulitan dan akhirnya bertanya ”apa saya yang tidak mampu memimpin atau mereka yang tidak bisa saya pimpin ?”

4.      Dalam menghadapi situasi seperti yang digambarkan poin tiga,  seorang pemimpin tim harus ingat bahwa yang dimaksud pengendalian (Acctuating) adalah “fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan/ kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.” Apabila ada ketidak sesuaian maka harus disesuaikan, nah berdasarkan pemahaman diatas seorang pemimpin tim harus mampu mengidentifikasi sumber permasalah dengan logika sederhana menggunakan beberapa pertanyaan seperti beriku :

“ Yang melakukan ke tidak sesuaian siapa ?

“ Yang harus menyesuaiakan kembali siapa ?

Dari dua pertanyaan diatas kira-kira jawabannya apa ?.. Yah betul, jawabannya adalah anggota tim. Yang melakukan ketidak sesuaian adalah anggota tim dan yang harus menyesuaikan kembali adalah anggota tim juga. Dengan pemahaman seperti ini saya yakin teman-teman ingat betul judul pembahasan kemarin adalah Membangun Tim, jika benar teman-teman sudah melakukan semua tahapan dalam Membangun tim tersebut kemudian hasil yang dicapai oleh tim tersebut belum maksimal apakah teman-teman akan begitu saja mengganti anggotan tim nya ? kemudian bersedia membangun kembali dari awal ? kalo saya pribadi tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan saya yakin teman-temanpun berpikir demikian, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin tim ? yang harus kita lakukan adalah berstrategi, strategi yang saya maksud dalam pembahasan ini adalah meberikan Toleransi dari segala kesalahan, pelanggaran, kegagalan yang dikukan oleh tim kemudian kita mengembalikan mereka ke jalur yang sebenrnya dan kemudian mempercepat keberhasilan yang tertinggal karna adanya kesalahan, pelanggaran, kegagalan. Toleransi ini diberikan bukan Cuma-Cuma tetapi toleransi ini diberikan sebagai strategi untuk menjaga kestabilan tim yang sudah kita bangun sebelumnya.

Demikian pembahasan Toleransi sebagai sebuah strategi yang dapat saya share hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman pembaca, salam semangat.

Ketahanan Nasional

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Pengertian Politik

Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, ia harus dibagi secara adil.

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:

a. Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Sertifikasi Politik Nasional

Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

1). Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR.

2). Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.

b. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).

2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).

3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).

4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.

d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis

Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.

2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945aline ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

b. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan terpadu.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

a. Unsur, Struktur, dan Proses

Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:

1). Negara sebagai “organisasi kekausaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

2). Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijak-sanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.

3). Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerin-tahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.

4). Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas emapt tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyrakat (TKM).

b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

SISMENNAS memiliki fungsi pokok “pemsyrakatan politik” Hal ini berarti segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan kepada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbaai kepentingan, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan. Sedangkan pada aspek Arus Keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan:

1. Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum.

2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional.

3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

Kewenangan Daerah

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,

a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.

b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi

1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional

1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum

3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi

4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik

a. Politik Dalam Negeri.

b. Politik Luar Negeri.

c. Penyelenggaraan Negara.

d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

e. Agama.

f. Pendidikan.

5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya

a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

c. Kedudukan dan Peranan Perempuan.

d. Pemuda dan Olahraga.

e. Pembangunan Daerah.

f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

a. Kaidah Pelaksanaan.

b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional.